Tahukah Anda Tentang Big Data?

Membaca berita yang dilansir situs Detik.com sebagai berikut “Big Data: Si Canggih yang Belum Digemari di Asia” membuat saya tertarik untuk mengulasnya.

Big Data adalah teknologi data processing dan analytics yang cukup komplit untuk data yang terstruktur, semi-terstruktur bahkan juga non-terstruktur dalam jumlah yang besar dan kecepatan yang tinggi.‬

‪Arsitektur Big Data mendukung skalabilitas horizontal yang secara praktis hampir tidak terlimitasi dalam jumlah processor, memory dan storage. Bayangkan jika anda memiliki sistim komputasi dengan 8000 nodes cluster komoditi hardware dimana tiap node memiliki 2x cpu 8 core, 32 Gigabytes memory dan 16 Terrabytes disk. Relatif murah tetapi luar biasa powerful! Teknologi inilah yang dipakai oleh yahoo, facebook, flickr, tweeter, dan lain-lain.‬

‪Permasalahan yang umum ditemui adalah programming aplikasi agar bisa running dengan baik diatas teknologi ini, yang oleh Apache dinamakan Hadoop Map Reduce. Framework ini cukup membingungkan dan menyulitkan bagi banyak programmer belum lagi bila harus digunakan untuk menyelesaikan problem bisnis yang kompleks.‬

Kebutuhan Big Data di Indonesia:

Kebutuhan big data sudah diperlukan saat ini untuk keamanan negara dan juga untuk potensi penanganan layanan kesehatan nasional.atau jaminan sosial masyarakat.

Dari sisi kemaman negara, dengan meningkatnya penggunaan sosisl media secara terbuka, baik oleh prbadi bahkan oleh instansi pemerintah, instansi pemerintah harus bisa menjamin tidak ada kebocoran rahasia negara, akibat penggunaan media sosial.

Untuk peningkatan layanan kesehatan dan jaminan sosial, diperlukan pertukaran data dari semua WNI yang secara undang-undang akan terjamina layanan kesehatannya. Jaminan layanan kesehatan dan jaminan sosial yang baik, hanya bisa terlaksana kalau pengelolaan data dari semua stake holder (Masyarakat, Rumah Sakti, BPJS dan semua pihak) dapat dikelola dengan cepat dan tepat.

Hanya dengan teknologi BIG DATA layanan di atas bisa terjamin …

Namun tahukah kita bahwa satu perusahaan anak bangsa telah melakukan riset selama lebih dari 4 tahun untuk membuat perangkat yang menjembatani antara kompleksitas Map Reduce dan bisnis proses yang harus diimplementasikan. Tanpa melakukan atau hanya dengan minimal programming serta click and drag serta pembuatan workflow yang sangat mudah semua ini bisa diselesaikan dengan cepat, untuk proses non real time, real time bahkan in memory.‬

‪Alhasil perusahaan-perusahaan telekomunikasi lokal seperti Telkomsel, Indosat telah memanfaatkan teknologi ini selama bertahun-tahun untuk aplikasi  data processing jumlah besar dalam waktu yg diharapkan, skalabilitas, cost efficiency, ketersediaan yang sangat baik. Cluster terbesar yang digunakan hampir mencapai 100 nodes saat ini dan masih berkembang terus.‬

‪Piranti lunak tersebut adalah HGrid untuk non real time processing, SGrid untuk real time processing dan event correlation serta HSpark untuk in memory processing.

Saat ini perusahaan LOKAL Indonesia tersebut sudah bisa menangani masalah ini dengan benar dan tidak tergantung kepada brand internasional yang ada. Perusahaan lokal ini SUDAH menangani BIG DATA khusus untuk pengolahan data-data pelanggan  di bidang perbankan dan telekomunikasi. Data-data pelanggan diolah untuk kebutuhan pengembangan produk / layanan bukan untuk pelanggaran privasi pribadi pelanggan.

Pilkada Langsung Di Ujung Jalan

RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tengah dibahas DPR kini menjadi sorotan. Terutama terpaku pada pembahasan mekanisme pemilihannya. Dia mana terjadi 2 arus pendapat, yang satu ingin tetap diselenggarakan secara langsung oleh rakyat, yang lainnya ingin dikembalikan melalui mekanisme pemilihan di DPRD sesuai dengan tingkatan daerahnya.
Ada pun alasan dari mereka yang berpendapat untuk dilaksanakan Via DPRD adalah sebagai berikut:
1. Menghemat anggaran Pilkada langsung yang sangat besar.
2. Meminimalisasi potensi kecurangan dalam Pilkada.
3. Meminimalisasi potensi konflik masyarakat yang terjadi Pasca Pilkada.

Di lain pihak yang percaya bahwa Pilkada Langsung adalah solusi yang lebih baik, adalah sebagai berikut:
1. Proses pemilihan langsung lebih demokratis.
2. Keterlibatan Rakyat secara langsung dalam Pilkada adalah suatu pendidikan Politik yang baik.
3. Kualitas ketokohan kepala daerah uang terpilih secara langsung akan lebih teruji.
4. Akan menciptakan kekuatan DPRD yang berlebihan dan tidak seimbang terhadap Kepala Daerah terpilih.
5. Kepala daerah yang terpilih akan lebih memperhatikan DPRD dan cenderung melupakan rakyatnya.

Dalam membangun demokrasi dalam sejarah Bangsa ini, Indonesia boleh dikata sudah mencapai berbagai kemajuan. Walaupun berbagai masalah masih mewarnai proses yang ada. Ini adalah suatu proses evolusi yang terus berjalan. Seyogianya kita semua senantiasa terus memperbaiki masalah yang ada dalam membangun demokrasi ini. Bukan kemudian kita kembali mundur ke belakang hanya karena berbagai argumentasi yang ada.

Untuk menjawab tantangan para pendukung Pilkada via DPRD dan secara bersama memperbaiki mekanisme pemilihan langsung, solusinya dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Perbaikan sistem pemilihan dengan menggunakan basis teknologi informasi yang cepat dan akurat.
2. Solusi no 1 di atas boleh dikata akan memerlukan anggaran besar pada tahap awal. Namun kemudian setelah sistem berjalan, proses ke depannya akan menjadi murah.
3. Dengan cepat dan akuratnya data yang diproses dan didukung dengan tingkat keamanan yang tinggi, potensi kecurangan di Pilkada langsung akan sangat minim.
4. Kepala daerah yang terpilih secara langsung oleh masyarakat melalui proses yang kredibel, transparan dan bersih, akan menjadi pemimpin yang berkualitas.

Jadi, argumentasi untuk mengembalikan proses Pilkada via DPRD sama sekali tidak relevan. Dan ini jelas merupakan suatu langkah mundur dari Pembangunan Demokrasi di Indonesia.
Oligarki elit akan senantiasa terbentuk dalam proses seperti itu, yang kemudian rakyat akan banyak dirugikan dikarenakan kepentingan politik sesaat dari para elit ini.
Oligarki yang terlalu kuat akan cenderung menjadi tirani kekuasaan. Harus kita lawan!

Poempida Hidayatulloh

Gagasan ARB Golkar Sebagai Penyeimbang Bukan Gagasan Baru

Gagasan yang dilontarkan oleh Ketua Umum Golkar, ARB bukanlah sesuatu yang baru. Sayangnya Bang Ical baru menyadari tentang posisi ini pada situasi politik yang berbeda. Silakan menyimak tulisan berikut: “Saatnya Golkar Untuk Independen”. Ini adalah tulisan pada tahun 2011 yang mengangkat isu tentang independensi Golkar.

Jika saja ARB pada saat itu sudah membuat reposisi yang sekarang digagasnya mungkin prahara politik yang menimpa Golkar di Pemilu maupun Pilpres 2014 ini akan menjadi sesuatu catatan sejarah yang lain bentuknya.

Bisa saja apa yang digagas oleh ARB dalam memposisikan Golkar sebagai penyeimbang Pemerintahan baru ini masih relevan, namun situasi sudah berubah. Akan ada kompleksitas politik jika posisi tersebut diambil oleh Golkar saat ini dan ke depan. Mengapa demikian? Karena ada faktor seorang Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden terpilih di Pemerintahan mendatang. JK adalah mantan Ketua Umum Gokar dan Kader terbaik Golkar. Keberadaan JK di Pemerintahan tentu akan mewarnai kebijakan Pemerintahan ke depan. Akan sangat lucu sekali jika kemudian posisi Golkar tidak pada posisi mendukung Kadernya sendiri. Ini menjadikan posisi Golkar tersebut sebagai pertaruhan politik baru, yang jelas belum tentu menguntungkan Partai Gokar di kemudian hari. Terlebih lagi jika selama 5 tahun ke depan Pemerintah yang baru kemudian dianggap berhasil oleh Rakyat Indonesia.

Seyogianya permainan politik Golkar harus difokuskan pada dinamika persepsi publik. Apabila hanya dilandaskan logika kepentingan elitnya saja, maka akan membawa Golkar pada suatu proses penolakan Masyarakat yang akan mengecilkan keberadaan Partai ini.

Masih ada waktu bagi Golkar untuk melakukan reposisi politik. Masih terbuka suatu catatan sejarah baru bagi Partai Golkar ke depan. Namun jika peluang ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, tentu akan ada konsekuensi politik bagi Partai Golkar.

Poempida Hidayatulloh

Kedaulatan IPTEK Indonesia

Kedaulatan NKRI jangan hanya berupa wacana saja. Kedaulatan suatu Negara sangat tergantung dari Teknologi dan Ilmu Pengetahuan yang dikuasai Negara tersebut.

Sejarah telah membuktikan bahwa setiap penjajahan terjadi saat satu peradaban menguasai teknologi yang lebih unggul dari peradaban lainnya.

Oleh sebab itu Kedaulatan IPTEK menjadi sangat esensial bagi pembangunan Indonesia ke depan. Apalagi jika ingin menjadikan Bangsa Indonesia menjadi Bangsa yang mandiri.

Tanpa Kedaulatan di bidang IPTEK, Bangsa ini akan tetap mempunyai ketergantungan kepada Bangsa lain yang lebih maju.

Sungguh banyak karya IPTEK anak Bangsa yang dapat diberikan akses untuk menjadi suatu kegiatan Industri yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan Masyarakat Indonesia. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan dan political will dari Pemerintah.

Besar harapan kita semua agar Pemerintah ke depan memberikan perhatian khusus dalam hal ini demi menjadi Indonesia yang maju dan mandiri.

Poempida Hidayatulloh

Saya Yang Memburu Dahlan Iskan!

Semalam di acara Mata Najwa, Dahlan Iskan menyampaikan sempat ada anggota DPR yang akan menangkap yang bersangkutan di kediamannya.
Sayalah orang yang menggagas tindakan jemput paksa ini.
Hal ini disebabkan saya dkk bermaksud memakai hak jemput paksa sesuai dengan UU MD3 yang berlaku saat itu. Ini karena Dahlan sudah 3 kali mangkir tidak juga hadir dipanggil oleh Komisi IX DPR RI, berkaitan dengan masalah Outsourcing di BUMN. Di mana ribuan pekerja Outsourcing terancam kehilangan pekerjaan akibat dari kebijakan yang memang dari awal sudah salah yang banyak terjadi di segenap BUMN.
Berbulan-bulan kini sudah berlalu dan nasib ribuan pegawai Outsourcing ini masih tidak jelas juga nasibnya. Padahal seorang Dahlan Iskan yang selalu klaim senang membuat gebrakan dan solusi dari berbagai masalah, tidak juga mau menyelesaikan masalah Outsourcing ini secara tuntas. Padahal sebagai Menteri BUMN Dahlan mampu dan mempunyai otoritas untuk menyelesaikannya. Apa yang menyebabkan ketidakmauan yang bersangkutan, hanya Allah dan Dahlan yang tahu.
Sempat juga kami di DPR saya menginisiasi hak interpelasi agar Presiden dapat dipanggil ke Paripurna dan menjelaskan mengenai kebijakan Outsourcing di BUMN itu. Saat itu berbagai tekanan dari Fraksi dan Bahkan Ketua Umum saya terima untuk mencabut pengusulan hak interpelasi itu. Namun saya bersikeras bahwa ini adalah kepentingan rakyat dan saya hanya ingin meminta komitmen Pemerintah dalam menyelesaikan hal ini. Karena membaca dukungan yang hadir di Paripurna berpotensi kalah jika voting Hak Interpelasi dilakukan, dalam kondisi itu saya berinisiatif untuk kompromi menghadirkan kembali Dahlan Iskan untuk segera membentuk Satgas Outsourcing di BUMN.
Satgas pun sudah terbentuk. Tanggal 7 Juli 2014 ini seharusnya Satgas sudah menyampaikan laporan final. Namun sampai saat ini DPR belum juga menerima laporan lengkap mengenai penyelesaian masalah Outsourcing di BUMN ini.
Sungguh sedih memikirkan nasib teman-teman Pekerja Outsourcing ini.
Ironisnya Dahlan Iskan menjadikan masalah proses jemput paksa di atas sebagai semacam gurauan.

Mensejahterakan Desa Dengan Ragu-Ragu

Saatnya menyorot niat Pemerintah dalam mensejahterakan basis pedesaan. Di mana UU Desa sudah disahkan oleh Pemerintah dan DPR. Ini pun sempat menjadi janji politik Capres saat Pilpres 2014 kemarin.
Namun semangat untuk mensejahterakan desa ini, ternyata tidak didukung oleh Pemerintah SBY Boediono secara maksimal. Terlihat dari Nota Keuangan yang disampaikan bahwa anggaran untuk desa ini hanya dialokasikan sebesar 9,1 Triliun Rupiah saja.
Adapun jumlah desa menurut Kemendagri adalah 72.944 desa.
Kalau nota keuangan SBY sebesar Rp 9.1T maka per desa hanya akan menerima Rp125 jt. Jelas nilai tersebut sangatlah minim dan tidak akan memberikan impact yang signifikan secara basis peningkatan kesejahteraan. Jika dana alokasi untuk desa ini dicairkan secara bertahap sampai sesuai dengan UU nya maka
Angka yang pantas adalah di kisaran Rp 350 juta sd RP 500 jt/ desa berdasarkan pengalaman selama ini. Jadi minimal alokasi dan untuk desa sekitar Rp 25,5 T sd Rp 36 T dari APBN. Kemudian Untuk peningkatan kapasitas desa dan pemerintah desa, maka desa didampingi oleh fasilitator PNPM mandiri yg jumlahnya sekitar 25.387 org. Perlu di siapkan honor mereka setahun atau 16 bulan kedepan. Pendampingan ini ditujukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana tersebut.
Saya berharap Pemerintahan yang sekarang masih dapat merevisi alokasi anggaran desa ini dan tidak ragu lagi memberikan dukungan penuh bagi pembangunan berbasis pedesaan yang sangat diharapkan ini.

Salam
Poempida Hidayatulloh

Poempida's Journal

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 27.544 pengikut lainnya.